PKH Bukan Hanya Sekedar Pencitraan

Oleh : Husnul Yakin Ali
Pendamping PKH Kabupaten Subang, Jawa Barat

Sejak digulirkan pada tahun 2007, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program unggulan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Program ini merupakan bentuk baru program penanggulangan kemiskinan setelah sebelumnya ada program bernama PPK, PNPM, BLT, JPS, dan bentuk program penanggulangan kemiskinan lainnya.

Ada perbedaan yang sangat mendasar dari program ini dengan program-program penanggulangan kemiskinan lainnya, yakni program ini merupakan salah satu program yang memberikan bantuan tunai bersyarat, atau conditional cash transfer (CCT), yang pada awal digulirkannya, program ini diharapkan pula menunjang program Millenium Development Goals (MDGs). Selain itu, program ini lebih memberdayakan kepada kemandirian para penerima program yang disebut dengan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Tidak semua Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dapat menerima bantuan ini, karena sudah disebutkan bahwa sifat dari program ini yang bersyarat. Syarat yang dimaksud adalah bahwa Keluarga RTSM harus mempunyai kategori sebagai berikut :

  1. Adanya Ibu Hamil, dan atau
  2. Adanya Balita, dan atau
  3. Adanya anak usia sekolah dasar, dan atau
  4. Adanya anak usia sekolah menengah pertama.

Tidak cuma itu, mereka di awal program telah diminta komitmen oleh para Tenaga Sosial Pendamping yang menjadi ujung tombak di lapangan dari program ini. Komitmen dimaksud berupa komitmen kesehatan dan pendidikan, yaitu:

  1. Bagi Ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya sekurang-kurangnya 4 kali selama masa kehamilan
  2. Bagi yang mempunyai anak balita, harus mendatangi posyandu setiap bulan
  3. Bagi yang mempunyai anak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, harus disekolahkan.

Bagi RTSM yang melanggar komitmen, mereka akan dikenakan sanksi berupa pemotongan bantuan. Pemotongan bantuan dilaksanakan melalui mekanisme verifikasi kehadiran mereka di fasilitas kesehatan dan pendidikan yang terus dikawal oleh pendamping di lapangan dalam siklus 3 bulanan. Jika dalam verifikasi baik kesehatan maupun pendidikan mereka tidak memenuhi komitmen (tidak hadir), maka kehadiran mereka akan berpengaruh terhadap besarnya bantuan yang diterima pada siklus pencairan berikutnya. Pemotongan bantuan ini dilaksanakan secara otomatis oleh Sistem Informasi PKH yang terdapat di UPPKH Kabupaten/Kota melalui entri data verifikasi yang terpusat di data induk Kantor UPPKH Pusat. Tidak ada kesempatan bagi para pendamping atau pihak lain melaksanakan pemotongan bantuan secara sewenang-wenang, karena pemotongan tertera jelas di resi wesel yang mereka terima di kantor pos setempat.

Ada kekhawatiran dari berbagai pihak jika program ini tidak tepat sasaran, tidak mendidik para penerima program, kecenderungan bertentangan dengan program KB, rawan penyelewengan, dan kekhawatiran-kekhawatiran lainnya. Saya sebagai pendamping ingin mengklarifikasi kekhawatiran itu semua.

Pertama kekhawatiran program yang tidak tepat sasaran. Jika program ini tidak tepat sasaran, tentulah program yang telah digulirkan sejak tahun 2007 ini akan banyak menimbulkan kecemburuan dan kekisruhan di masyarakat seperti contoh program BLT. Tapi faktanya? pernahkah tersiar kabar bahwa timbul kekisruhan dimaksud seperti kekisruhan yang terjadi pada program BLT yang pernah merenggut korban jiwa?

Kedua, kekhawatiran tidak mendidik para penerima program. Saya ingin balik bertanya, adakah program sebelumnya yang menekankan mereka untuk selalu menuruti komitmen yang terus dikawal oleh para pendamping di lapangan? Dengan program lainnya, jarang terjadi seorang ibu rumah tangga dituntut keberdayaannya terhadap dirinya sendiri dan juga anak-anaknya, sedangkan dalam PKH, program tidak terlalu campur tangan terhadap penggunaan bantuan, tapi penerima program (RTSM) terus didorong oleh para pendamping untuk meningkatkan kualitas kehidupannya terutama bidang pendidikan dan kesehatan. Sekali mereka melanggar, pemotongan bantuan menghadang. Beberapa kali melanggar, mereka dikeluarkan dari program bantuan.

Ketiga, kekhawatiran bertentangan dengan program KB, karena akan mendorong RTSM berlomba dalam membuat anak. Kekhawatiran tersebut memang beralasan, karena setiap anak dihitung sebagai variabel penentu besarnya bantuan. Tapi, apakah anda tahu bahwa walaupun setiap anak dihitung sebagai variabel penentu besarnya bantuan, nyatanya bantuan tetap dibatasi, tidak melebihi Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu) per keluarga per tahun. Jika pun mereka berhasrat menambah anak, mereka tidak akan pernah berpikir untuk menambah bantuan, karena jatuhnya bantuan untuk seorang balita hanya Rp. 83.300,- perbulan. Dengan besar bantuan seperti itu, cukupkah untuk biaya hidup satu bulan untuk membesarkan balita? Fakta dan data yang saya miliki, kebetulan saya mendampingi 285 RTSM yang tersebar di 4 desa, dari tahun 2007 sampai 2012 saat ini, tidak pernah data ibu hamil mencapai 5 ibu hamil dalam setiap tahunnya.

Keempat, Kekhawatiran rawan penyelewengan. Mungkin kekhawatiran ini penyelewengan akan bantuan yang tidak diterima oleh RTSM, atau potongan bantuan yang dilakukan oleh petugas di lapangan. Telah disinggung di atas, bahwa mekanisme pemotongan bantuan diatur secara apik oleh sistem PKH yang terintegrasi antara UPPKH Kabupaten/Kota dan UPPKH Pusat, sehingga para petugas di lapangan termasuk para pendamping kecil sekali kemungkinan menyelewengkan dana bantuan. Bantuan pun diterima mereka langsung melalui kantor pos, tidak melalui jalur birokrasi lainnya. Sekedar gambaran dari program BLT, akibat program tersebut (BLT) tidak memiliki pendamping, akhirnya banyak bantuan yang dipukul rata oleh para pelaksana program di lapangan, karena mereka tidak berusaha merubah pola berpikir mendidik masyarakat akan makna keadilan dan pemerataan.

Lantas, kalau program ini sekedar pencitraan pemerintah untuk menarik simpati dari masyarakat dan ataupun tujuan-tujuan lainnya, kenapa harus seketat dan sesistematis itu? dan kenapa program ini harus pula memiliki pendamping yang kinerjanya terus dipantau atau diawasi oleh tidak hanya koordinator provinsi, melainkan langsung oleh UPPKH pusat? dan begitu sakleknya sanksi yang diberikan kepada pendamping yang menyimpang hingga harus rela menanggalkan jabatannya sebagai pendamping tanpa ampun jika mereka terbukti melakukan penyimpangan. Bukankah program yang ditujukan hanya untuk pencitraan biasanya program asal-asalan dan cuma formalitas belaka?

Sudah saatnya pemerintah maju terus melanjutkan Program Keluarga Harapan sebagai bentuk tanggung jawabnya melaksanakan Undang-Undang tentang Fakir Miskin dan anak telantar yang dipelihara oleh begara.

MAJU TERUS PKH-KU… kami akan selalu bersama-mu RTSM ! jika mereka hanya bisa berteori, kami telah beraksi!

Posted on Februari 3, 2012, in 2. Sosial & Ekonomi. Bookmark the permalink. 7 Komentar.

  1. Ayo…semangat! jangan kayak orang di senayan itu…..

  2. menurut saya PKH program yang sangat bersih, tidak ada potongan sepeserpun dari petugas, dana diterima lgsung oleh RTSM. petugas pos mbayar, pendamping membantu mengawasi. kalau orang lain belum percaya, coba ajari aku cara korupsi…!
    (dari teman seperjuangan PKH di Jombang)

  3. saya baru mendaftar sebagai pendamping..mohon arahannya supaya bisa juga ikut ambil bagian dalam program yg memiliki tujuan mulia ini…

  4. Saya tidak begitu Yakin dengan Program Pemerintah ini, Karena HASIL TES UNTUK KELULUSAN PKH TAHUN 2013 DI KABUPATEN KAUR SANGAT BANYAK TERLIHAT KECURANGAN…..!!?? SBB HASIL TERTULIS SKOR YANG DIDAPATKAN PESERTA TES DIBERIKAN/DIUMUMKAN KEPADA PESERTA TES SEDANGKAN HASIL TES WAWANCARANYA TIDAK DIUMUMKAN DENGAN DEMIKIAN KAMI MERASAKAN TIDAK TRANSFARAN DAN ADANYA KECURANGAN UNTUK TES PKH DIKAB. KAUR. KENAPA SAYA DAPAT BERKATA DEMIKIAN..?? KARENA :
    1. YANG LULUS ADA YANG KELUARGA, ORANG YANG LOYALITAS/AKRAB DAN TITIPAN PEGAWAI DINAS SOSIAL PROV. BENGKULU (LULUS UTK KEC. MAJE) DAN ANAK SALAH SATU PEJABAT SALAH SATU INSTANSI DIKAB. KAUR.
    2. YANG LULUS ADA YANG TIDAK BERDOMISILI/BUKAN WARGA KEC. YANG DITUJU (KHUSUSNYA) DAN TIDAK MEMILIKI KTP YANG BERDOMISILI KAB. KAUR (UMUMNYA) SEDANGKAN PENGUMUMAN REKRUIT. UNTUK PESERTA TES DIUTAMAKAN DG KTP YANG BERDOMISILI DITEMPAT YANG DITUGASKAN.
    3. YANG LULUS UNTUK POIN 2 NILAINYA JAUH LEBIH RENDAH DENGAN PESERTA YANG BENAR-BENAR KTPNYA DI KEC. MAJE KAB. KAUR BERNAMA YULISMAN.
    4. TIDAK DIUMUMKAN HASIL TES WAWANCARA.
    DENGAN KEJADIAN INI TERUTAMA SAYA MERASA SANGAT KECEWA…… KAPANKAH NEGARA INI MEMILIKI PEMIMPIN YANG BERSIFAT ADIL DAN MEMPUNYAI JIWA SEPERTI GURU/DOSEN (IDEALIS)….. APAKAH HASIL KELULUSAN TSB TIDAK BISA DIKLARIFIKASIKAN DENGAN HASIL YANG SESUNGGUHNYA/RIIL..?? TRIM’S

  5. Anton Supriyadi, S. Pd

    Saya sependapat dengan sdr. Endri Gusmawan B, SP.
    Saya juga peserta dari Kec. Nasal Kab. Kaur yang juga merasa dicurangi oleh Pihak Dinsos Nakertrans Kab. Kaur.
    alasannya:
    1. Peserta yg Lulus yakni : THAVIB (asal Kec. Kaur Selatan) dan SALEH (Asal Kec. Tetap) keduanya Lulus untuk Pendamping PKH Kec. Nasal. dikarenakan keduanya masih keluarga salah satu oknum pejabat di Pemkab Kaur dan melakukan PEMALSUAN DATA untuk domisili.
    2. Ibu MARSAULINA GULTOM selaku salah satu Tim Rekruitmen TIDAK SUBJEKTIF dalam prosesnya.
    3. Kami peserta Pendamping PKH yg Benar-benar berdomisili di Kec. Nasal TIDAK AKAN mendukung Program ini jika tidak ada Perwakilan Pendamping PKH yang berasal dari Kec. Nasal.
    4. Pihak Dinsos Nakertrans terkesan “cuci tangan” terhadap masalah ini.
    5. Kami berharap kejanggalan ini ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

    Kami kecewa…!!!

  6. Saya juga salah satu org yg tidak lulus seleksi PKH..tp saya realistis..kita gak bisa nuduh..kan gak ada bukti..kalau emg mereka ada kluarga..tp mereka berpotensi knp kita hrs permasalahkan kelulusan mereka..berbesar hati aja kawan2..mgkn rezeki kita blm disini..:)

  7. Anton Supriyadi, S. Pd

    Betul, karena anda bukan saya!
    Saya pun realistis, mungkin lebih dari anda, tapi baca dan pahami yg diatas baru ngomong!
    kapan lagi Indonesia ini bisa lebih Jujur, kalau banyak yg seperti anda Pak Sarjana!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: