Terorisme dan KTP

Mungkin salah satu penyebab tumbuh suburnya terorisme di Indonesia adalah karena sistem kependudukan yang masih amburadul.

Namun, dalam tulisan kali ini saya tidak ingin membahas lebih jauh tentang Terorisme, tapi saya hanya ingin menyinggung yang boleh dikatakan sebagai dampak dari aksi terorisme dan penanganannya oleh Pemerintah Indonesia. Kalau POLRI telah melaksanakan tugasnya secara proporsoinal dan boleh dibilang profesional dalam menangani terorisme di Indonesia, lalu bagaimana sektor lainnya yang mempunyai keterkaitan mencegah secara preventif dan aktif agar terorisme di Indonesia tidak tumbuh dan berkembang subur layaknya jamur di musim hujan.

Saya baru tersadarkan kalau sektor lain juga ternyata bekerja lebih preventif untuk mencegah terorisme semakin tumbuh dan berkembang di Indonesia (maksudnya mungkin seperti itu). Saya tersadarkan ketika hendak memperpanjang Kartu Tanda Penduduk (KTP) saya yang sudah habis masa berlakunya. Waktu itu saya datang ke Kantor Desa untuk mengurus perpanjangan KTP, prosedur pembuatan KTP pun berbeda jauh ketika terakhir kali pada tahun 2004 saya membuat KTP, walaupun banyak formulir yang harus saya isi, namun saya menuruti semua prosedur yang ada. Keanehan baru terasa ketika saya harus mengisi formulir permohonan pembuatan Kartu Keluarga, karena Istri saya lahir tidak di daerah saya, yakni di luar provinsi, maka untuk dapat menggunakan tempat lahir istri saya tersebut yakni di daerah lampung selatan, harus ditambah dengan surat keterangan domisili yang menerangkan bahwa istri saya tersebut telah lama berdomisili di kabupaten yang saya tempati. Oke saya turuti…

Karena hari kerja terpotong oleh libur sabtu dan minggu ditambah lagi libur 17 Agustus, maka KTP baru diproses beberapa hari kemudian. Hal aneh kedua saya rasakan ketika saya mendapat informasi dari pihak desa, bahwa saya harus melampirkan fotocopy KTP istri saya, dengan alasan, jika yang lahirnya di luar daerah, maka harus ada KTP sebelumnya, atau kalau tidak, untuk lebih mudah harus ditulis dalam formulir tempat lahir istri saya tersebut di Kabupaten tempat saya tinggal. Oke saya turuti dengan melampirkan fotocopy KTP istri saya sebelumnya. Sedikit saya maklumi tentang beberapa prosedur di atas, karena mungkin untuk tertib administrasi kependudukan. Namun satu hal yang tidak saya maklumi adalah kenapa mesti ada kesan jika ingin mudah proses pembuatan KTP, maka dalam formulir harus diisikan tempat lahir saya dan anggota keluarga lainnya harus  seragam di daerah setempat, walaupun pada kenyataannya berbeda, kalo gitu sih bukannya nambah tertib, justru nambah amburadul sistem kependudukan dan semakin tidak efektif dan efisienya pelayanan pembuatan KTP.

Posted on Agustus 24, 2009, in 2. Sosial & Ekonomi and tagged , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: