Form Pengaduan, Dua Sisi Mata Uang?

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program ujicoba yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia, dengan daerah pencanangan pertama adalah Gorontalo. Sehubungan dengan merupakan program ujicoba, maka penyempurnaan di berbagai sektor masih sangat diperlukan guna keberlangsungan program agar dapat terus berjalan dan sesuai dengan apa yang diharapkan yakni memberantas kemiskinan dengan jalan meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan Rumah Tangga Sangat Miskih (RTSM).

Untuk itu, dalam PKH ada salah satu unit yang khusus menampung aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat baik yang berasal dari peserta PKH, maupun non peserta PKH. Tujuannya adalah untuk penyempurnaan program di masa mendatang, dan tujuan jangka pendeknya adalah untuk meredam gejolak yang terjadi di masyarakat akibat terjadinya kecemburuan sosial dari kalangan yang merasa untuk diperlakukan sama.

Unit yang bertanggungjawab menangani masalah tersebut adalah pengaduan masyarakat, atau dalam PKH dikenal dengan Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM).

Dalam Buku Pedoman Sistem Pengaduan Masyarakat PKH disebutkan bahwa fungsi SPM adalah untuk mengakomodasi segala jenis pengaduan terkait dengan pelaksanaan PKH dan penanganan penyelesaiannya. Banyaknya pengaduan yang dilaporkan dari suatu daerah tidak mengindikasikan kegagalan pelaksanaan PKH di daerah tersebut, namun harus dipahami sebagai suatu proses dan itikad baik yang akan sangat bermanfaat bagi penyempurnaan dan kelancaran pelaksanaan PKH.

Kita semua berharap bahwa dengan adanya sistem pengaduan dalam PKH, apa yang telah direncanakan dan telah disebutkan dalam buku di atas, dapat tercapai dan dipahami oleh semua pihak.

Namun, pengaduan yang bagaimanakah yang dapat dikatakan sebagai itikad yang baik bagi penyempurnaan dan kelancaran pelaksanaan PKH?

Setelah beberapa bulan bahkan tahun berjalan, dirasakan masih terdapat ketimpangan dalam menangani masalah pengaduan, baik di tingkat kabupaten hingga tingkat pusat, celakanya lagi, tidak semua personil yang ditugaskan untuk menangani pengaduan mengerti dan tau bagaimana untuk menyelesaikan pengaduan dimaksud, setidaknya untuk mencari solusi jangka pendek atas gejolak yang terjadi di tingkat bawah.

Form pengaduan yang telah masuk dan dilaporkan oleh pendamping ke UPPKH Kabupaten terlihat tidak terakomodir dengan baik, mengingat jumlah pengaduan yang masuk begitu banyak dan bahkan diluar perkiraan.

Di tingkat bawah, form pengaduan awalnya diberikan kepada satu atau dua orang masyarakat saja yang merasa ingin menyampaikan aspirasinya, namun berhubung begitu banyaknya masyarakat yang merasa tidak terakomodir sebagai peserta PKH, maka berbondong-bondong masyarakat tersebut mendatangi pendamping meminta agar mereka mendapatkan form pengaduan. Lebih celaka lagi, ada kesalahfahaman dari kalangan bawah (masyarakat yang menulis pengaduan tersebut), karena sebagian besar yang menulis pengaduan bukannya membuat kritikan atau saran demi penyempurnaan program, melainkan mereka minta untuk didata sebagai peserta PKH, sehingga mereka berasumsi setelahnya menulis pengaduan, mereka akan masuk atau terdaftar sebagai peserta PKH.

Sebagai insan yang mengelola PKH di tingkat bawah (pendamping) dan berhadapan langsung dengan masyarakat, melihat adanya gejolak di masyarakat yang menuntut agar mereka yang tidak terdata sebagai RTSM peserta PKH agar masuk sebagai peserta PKH, tidak mempunyai pilihan lain selain menggunakan jurus terakhir yakni membagikan formulir pengaduan kepada masayarakat yang menuntut tersebut.

Sebagian pendamping tidak mempunyai pilihan lain untuk meredam gejolak di tingkat bawah dengan membagikan formulir pengaduan agaknya cukup beralasan pula, karena pada kondisi (di suatu daerah tertentu di kawasan pantura), masyarakat yang menuntut agar mereka masuk sebagai pesera PKH, tidak mendapatkan penyelesaian, maka masyarakat tersebut akan semakin beringas terlebih menyudutkan para pendamping, padahal pendamping hanyalah petugas yang diberikan kewenangan untuk mendampingi mereka yang telah masuk database RTSM PKH, sedangkan masalah siapa yang mendata sehingga terjadi gejolak seperti itu, pendamping tidak mempunyai tanggung jawab secara langsung.

Berbeda dengan harapan masyarakat yang menulis pengaduan, harapan para pendamping adalah dengan adanya pengaduan tersebut diharapkan mendapatkan respon dari pihak yang mempunyai kewenangan, bahkan mendapatkan solusi minimalnya solusi jangka pendek untuk meredam gejolak yang ada.

Beberapa kali rapat koordinasipun digelar, dari menghadirkan tim koordinasi kabupaten, konsultan, bahkan UPPKH Pusat. Namun dari rapat-rapat tersebut pendamping tidak mendapatkan kepuasan, bahkan para petugas yang mempunyai kewenangan tersebut seolah juga menyudutkan pendamping, khususnya yang mencuat banyak permasalahan. Mereka dinilai kurang dapat menangani permasalahan yang ada di daerahnya masing-masing. Padahal telah tegas disebutkan dalam buku SPM bahwa pengaduan yang dilaporkan dari suatu daerah tidak mengindikasikan kegagalan pelaksanaan PKH di daerah tersebut, namun harus dipahami sebagai suatu proses dan itikad baik yang akan sangat bermanfaat bagi penyempurnaan dan kelancaran pelaksanaan PKH.

Setelah para pendamping menunggu sekian lama tak jua mendapat tanggapan yang puas terhadap pengaduan yang telah masuk ke UPPKH Kabupaten, gejolak di kalangan bawah yang semula dapat diredam untuk sementara waktu akhirnya mencuat kembali pada salah satu siklus pencairan di beberapa daerah di salah satu kawasan pantura Jawa Barat. Masalahnya ya itu tadi, mereka belum juga masuk dalam daftar peserta PKH.

Kalau sudah begini, pendamping harus bagaimana lagi?

Pengaduan adalah dua sisi mata uang, pada salah satu sisinya terdapat hal positif yang dapat mendorong kesempurnaan program, namun pada salah satu sisi yang lain, jika pihak yang berkompeten tidak siap untuk menyelesaikan, berkoordinasi menangani dan membuat solusi dari pengaduan yang telah masuk, maka program akan terlihat kacau dan jauh dari apa yang diharapkan bersama.

Harapan saya, anak saya tidak boleh miskin.

Salam PKH!

Posted on Oktober 31, 2008, in 2. Sosial & Ekonomi and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 4 Komentar.

  1. Go “HUSNUL!I sure “YAKIN” with your comment about Form Pengaduan 2 sisi mata uang?
    Smoga,untuk ke depan…untuk beberapa rapat koordinasi digelar…bisa memberi kepuasan untuk semua pihak.Rapat koordinasi yang diadakan tidak sekedar tatap muka…mengundang kantuk,menghabiskan waktu

  2. That’s right Baby

  3. wawan bondowoso

    benar sekali, kita perlu menyampaikan kepada RTSM bahwa “pengaduan” berbeda dengan “pendaftaran”, lambat laun mereka juga akan mengerti. salam

  4. dasar data awal pkh (ppls 2011) sdh tdk valid lg untuk dijadikn sbg acuan peserta pkh (perlu pendataan ulang n khusus)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: